Memahami Hari Nusantara Untuk Kaum Islam Nusantara

AgamaEsai

Oleh : Eko Siam
Hari Nusantara mungkin belum begitu akrab terdengar di telinga kita. Kendati saya warga NU yang dengan gagah berani meneriakkan Islam Nusantara, namun saya yakin hampir semua warga NU belum memahami hakekat dari Nusantara itu sendiri. Disini saya tidak akan menjadi Kyiai yang akan menjelaskan secara fiqih dan syariah apa itu Islam Nusantara, biarkan itu tugas Gus Trio Agustin sing gantenge ora kira – kira dan tugas Abah Kyiai Mukhamad Ma’muri yang sudah luas ilmunya untuk menjelaskan hal itu. Kalau nanti ada yang teriak syiah, kafir, musyrik, bid’ah, sesat biarkan guru saya berdua itu yang meladeni.

Hari nusantara seharusnya tidak asing bagi kita warga NU, secara yang merumuskan adalah KH. Abdulrachman Wahid (Gus Dur) siapa lagi beliau kalau bukan bapak kita? Namun, ternyata dalam menjadi negara Nusantara, terdapat jalan panjang yang harus dilalui bangsa ini.

Ingatkah kita bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945, wilayah Indonesia merupakan wilayah bekas jajahan Belanda, itu sebabnya pulau Borneo terbagi menjadi tiga negara dan Papua menjadi dua negara. Setelah proklamasi Indonesia masih mengadopsi hukum laut buatan Belanda yang mana Indonesia sebagai negara kelautan dipisahkan oleh hukum laut Territoriate Zee en Maritieme Krigen Ordobantie 1939. Hal ini mengatur bahwa kelautan Indonesia hanya sejauh 3 mil dari batas air terendah. Hal ini menjadikan laut sebagai pemisah, bukan penyatu kepulauan yang ada. Bayangkan, jika selat antar pulau lebih dari 3 mil jaraknya, kapal asing bebas berlayar dan menangkap ikan, mengekploitasi dan kegiatan lainya ngeri toh??? Ini menjadi hal sangat merugikan bagi bangsa Indonesia.

Untuk menyatukan pulau di Indonesia dalam satu kesatuan maka hari ini tepat 61 tahun yang lalu deklarasi Djuanda dikumandangkan yang mempertegas bahwa Indonesia adalah negara kelauatan terluas di Dunia. PM Djuanda mengeluarkan Pengumuman Pemerintah mengenaik perairan Negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan istilah Deklarasi Djuanda. Dalam pengumuman tersebut menyatakan bahwa: 1) Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai corak tersendiri; 2) Sejak dahulu kepulauan nusantara sudah merupakan satu kesatuan; 3) Ketentuan ordinasi 1939 dapat memecah belah keutugan wilayah Indonesia. Tujuan deklarasi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Dengan deklarasi ini bangsa Indonesia dapat dengan penuh memanfaatkan potensi laut untuk kemakmuran bangsa dan patut untuk disebut sebagai negara maritim, negara kepualauan, dan negara nusantara.

Perjuangan dalam membulatkan wilayah kesatuan tidak berhenti sampai di situ. Ternayat, banyak halangan ketikan deklarasi Djuanda di bawa ke Dunia Internasional. Negara Amerika dengan tegas menolak deklarasi tersebut, termasuk negara yang merasa dirugikan dengan hukum tersebut dan negara yang tidak memiliki pantai atau laut. Namun hal tersebut bukanlah hal yang menyurutkan tekat bangsa Indonesia untuk merebut hak nya.

Perjungan deklarasi Djuanda di kancah Internasional dimulai sejak Konfrensi Hukum Laut Internasional I di Jenewa (Swiss) yang mana pada pertama kalinya konsep “archipelagic state principles” dikenalkan dan untuk pertama kalinya Amerika Serikat juga menentang hal tersebut. Perjuangan dilanjutkan dalam Konfrensi Hukum Laut Internasional II pada tahun 1960 dan kembali Amerika Serikat Menolaknya. Hal tersebut dibalas dengan sikap tegas pemerintah dengan tetap menjalakan klaim batas laut 12 mil guna keutuhan wilayah negara di darat dan dilaut. Perjuangan yang ketiga dilakukan pada Konfrensi Hukum Laut III yang dilakukan dengan lobi negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet dan Australia maka setelah melalui berbagai sidang yang melelahkan maka akhirnya baru pada Konfrensi III berhasil dibentuk sebuah Konvensi PBB tengang hukum laut tahun 1982 (United Nation Convention of the Law of the Sea). Konvensi ini ditandatangani oleh 119 negara di Teluk Montego Jamaika, 10 Desember 1982 sehingga dikenal dengan sebutan UNCLOS 1982.

Baca juga: 

Dengan adanya UNCLOS 1982, merupakan sebuah pengakuan internasional terhadap WAWASAN NUSANTARA yang digagas sejak deklarasi Djuanda 1957. UNCLOS 1982 merupakan bentuk pengakuan internasional terhadap Wawasan Nusantara yang telah digagas sejak Deklarasi Djuanda 1957. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi rakyat Indonesia dimana Indonesia lebih berhak dalam mengelola potensi yang ada dalam laut Indonesia, selain itu Indonesia juga makin sexy dimata Dunia sebab menjadi jalur penghubung anatar dua bendua dan dua samudra, yang mana akan meningkatkan nilai tawar Indonesia dalam kancah hubungan internasional.  

Gagasan Gus Dur untuk membentuk Kementrian Kalautan dan Perikanan memang bukanlah ngayeworo. Peringatan Hari Nusantara pertama yang dicanangangkan oleh Presiden Gus Dur tersebut merupakan sebuah pemikiran matang berkualitas dari intelektual NU sekaliber beliau. Beliau sudah paham kalau potensi kelautan Indonesia sangatlah besar dan melebihi potensi pertanian. Bayangkan sajah, kerajaan zaman dulu bisa maju karena menguasai lautan, sebut sajah Kerajaan Sriwijaya yang menguasai selat Malaka dan Kerajaan Majapahit yang mampu menyatukan Nusantara. Kendati pengukuhan Hari Nusantara baru dizaman Presiden Megawati melalui Kepres RI No 126 Tahun 2001, setidaknya Gus Dur telah meletakan pondasi dan firasat bahwa Indonesia akan mengulang kejayaan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dengan mengelola lautnya dengan bijak.

Sebagai warga NU yang bangga dengan jargon Islam Nusantara seharusnya kita memperjuangan apa yang telah diletakan oleh Gus Dur, apalagi perjuangan tersebut akan bermanfaat pada bangsa Indonesia secara umum. Seharunya warga NU memiliki kader yang ahli dalam bidang kelautan, perkapalan dan kemaritiman serta menjadi garda terdepan dalam mengolah potensi laut untuk kepentingan bangsa Indonesia. Namun kenyataanya NU lebih konsen pada bidang pertanian, dan banyak petaninya memang kendati tidak menutup mata banyak daerah pantai dan pesisir yang NU nya subur hehehe sesubur badan penulis .

Warga NU punya tanggungjawab moral untuk bertanggungjawab atas laut Indonesia. Adanya Banser maritim belumlah cukup untuk mengelola laut Indonesia yang lebih luar 2/3 dari daratan. Selain itu adanya potensi laut juga merupakan sebuah anugrah dan musibah bagi kita, anugrah jika dapat memanfaatkan dengan baik dan musibah jika tidak mampu mengelolanya. Sebagai contoh minimnya kepedulian terhadap kebersihan laut dengan sumbangan sampah plastik termasuk terbesar di Dunia mencoreng wajah Indonesia. Tidak usah memberikan contoh yang jauh, bahwa Indonesia belum bijak dalam mengelola laut, kemarin tau to ada ada ikan terdampar di laut selatan Kebumen? Namun penanganya juga belum maksimal, ada yang di cincang ada yang mati karena penyakit. Kalau begitu salah siapa ? ya salah aku lah, aku kan selalu salah dimatamu……………