Maraknya Kasus Kekerasan Pelajar, Perlukah Pelaku Dimasukan LPKA ?

Esai



Pembaca budiman tentu masih ingat dengan heboh nya jagad dunia maya dengan vidio siswa salah satu SMP swasta di Jawa Timur yang merokok dan menantang gurunya di dalam kelas. Vidio tersebut lantas viral dikomentari dan dibagikan banyak akun di Dunia Maya. Banyak yang prihatin dengan kelakukan tidak terpuji siswa tersebut terhadap guru nya. Simpati kepada pahlawan tanpa tanda jasa tersebut bertambah saat beliau menolak tampil di TV dan hadiah umroh, menurutnya masalah tersebut tidak usah diungkit dan dibesarkan, takut berdampak pada diri siswa.


Belum selesai kasus di Wringinanom Gresik tersebut, muncul lagi penganiayaan empat orang siswa terhadap petugas kebersihan di SMPN 2 Galesong, Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. Vidio yang viral tersebut mengundang amarah warganet karena ternyata salah satu orang tua murid turut membantu menganiaya petugas kebersihan tersebut. Penganiayaan dilakukan dengan sapu ijuk bergagang besi yang mengakibatkan kepala petugas kebersihan tersebut harus mendapatkan delapan jahitan. Empat siswa tersebut akhirnya dikeluarkan dari sekolah, pihak orang tua pun khawatir takut tidak mendapatkan sekolah setelah dikeluarkan dari sekolahnya. Kasus tersebut mengundang marah para warganet ketika berakhir dengan kata damai, sungguh murah damai di negeri ini. 


Beralih ke daerah Ciampea Kabupaten Bogor, dimana dua orang siswa AH (17) dan MR (13) berduel ala gladiator yang disaksikan oleh teman – temannya. Duel ini berawal dari saling ejek di media sosial. Tidak terima dengan ejekan, lantas generasi muda penerus bangsa tersebut memilih jalan yang jantan dengan berduel ala gladiator dan menggunakan senjata tajam. Alhasil dalam duel tersebut pihak AH harus kehilangan nyawa sia – sia.


Kekerasan pelajar yang dilakukan oleh perempuan juga tidak kalah sadisnya. Kali ini kekerasan pelajar mencoreng kota Pontianak, dimana AU (14) siswi SMPN 17 Pontianak harus terbaring di rumah sakit akibat dikeroyok oleh 12 siswi SMA dari berbagai sekolah di Pontianak. Hal sangatlah miris ternyata, kejadian yang terjadi 29 Maret 2019 itu menurut Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kalbar (KPPAD) target dari pelaku bukanlah korban namun kakak sepupu korban yang mana berstatus mantan dari kekasih pelaku. Hal ini memang berawal dari masalah cowok, ketika pelaku dan Kakak sepupu korban saling sindir di media sosial. 


Korban dijemput oleh para terduga pelaku dengan alasan ada yang ingin disampaikan dan diomongkan, sehingga korban tidak merasa curiga terhadap para pelaku. Tidak disangka korban malah dianiaya dan diancam akan melakukan lebih dari yang telah dilakukan jika melaporkan perkara ini. Korban dianiaya oleh tiga pelaku utama, sedangkan sembilan teman pelaku membantu penganiayaan, sehingga jumlah terduga pelaku sebanyak dua belas. Korban dianiaya di dua tempat yakni Jalan Sulawesi dan di Taman Akcaya.


Viralnya kasus tersebut hingga membuat trending tagar #JusticeForAudrey membuat pertanyaan banyak pihak. Pertanyaan ini terkait janggalnya kasus tersebut, dan banyak informasi yang tidak sesuai dengan keterangan dari pihak berwajib. Salah satunya adalah hal mengejutkan keluar dari hasil visum, dimana hasil visum yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 2019 oleh RS Pro Medika Pontianak menuturkan tidak terjadi pembengkakan pada kepala korban. Mata tidak memar, bagian telinga hidung dan tenggorokan (THT) juga tidak dijumpai darah. Yang lebih mengherankan adalah bagian alat vital korban tidak terjadi luka robek atau memar di Selaput Dara korban. Hal ini sangatlah berbeda dengan apa yang telah diviralkan oleh warganet, lantas jagat dunia Maya juga penuh dengan tanda tanya akan hasil visum ini.


Banyaknya kasus kekerasan pada pelajar, baik kekerasan antar pelajar, guru terhadap pelajar maupun pelajar terhadap guru sungguh membuat kita merasa miris. 


Lantas apakah kurikulum pendidikan negara kita gagal membentuk karakter dan akhlak pelajar kita ? Atau mungkin salah semua pihak dalam mendidik generasi penerus bangsa ?Dengan banyaknya kasus ini bukan berarti kita saling menyalahkan satu dengan yang lain, atau mencari siapa yang paling bertanggungjawab dengan semua kejadian ini. Sejatinya pendidikan adalah tanggungjawab semua pihak, dan seharusnya kita semua introspeksi terhadap apa yang terjadi belakangan ini.


Kekerasan pelajar saat ini mengingat saya tentang pendidikan di Pesantren. Pesantren yang menggunakan metode salaf saat pertama santri masuk belajar kepada Kyai maka kitab pertama yang dipelajari adalah Wasoya dan Akhlakul Banain, dimana santri dididik agar memiliki akhlak yang baik. Selain itu pesantren yang aktivitas santri dan warga nya dipantau 24 jam juga sangat mempengaruhi dalam pembentukan karakter.


Sekolah umum juga seharusnya tidak kalah jago dalam membentuk karakter. Sekarang dengan kurikulum 2013 dimana mengutamakan pendidikan karakter harusnya output siswa memiliki karakter yang baik. Metode pembelajaran saintifik dengan hasil pembelajaran sesuai dengan pendapat dari Bloom dimana ada kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik harusnya menjadikan siswa generasi yang unggul dalam karakter nya.

Maraknya kekerasan pelajar selain perlu penanganan prefentif seperti kurikulum dan model pendidikan, juga diperlukan tindakan kuratif agar pelaku kekerasan mendapatkan efek jera. Salah satu alternatif tindakan kuratif yang patut dicoba untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memasukan pelaku ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Adanya LPKA ini adalah perubahan dari lapas anak, dimana menyesuaikan dengan perubahan perlakuan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan anak. Kekerasan pelajar yang marak berakhir dengan kata damai, membuat kita semua gerah dengan fenomena ini. Alih – alih membela masa depan pelaku, dan membela HAM atau dengan alasan masih dibawah umur, perdamaian terhadap kasus kekerasan pelajar ini kerap kita jumpai. Perdamaian yang terjadi ini akan membuat pelaku tidak makan kapok, dan berpeluang melakukan tindakan yang sama dikemudian hari, atau bahkan menambah pelaku dan korban yang baru. Untuk itu LPKA menjadi solusi yang tepat atas permasalahan ini.


Hukum yang harus ditegakkan, namun tidak merenggut masa depan pelaku adalah dengan cara memasukan pelaku kejahatan kekerasan pelajar ke LPKA. Dalam LPKA pelaku akan mendapatkan pembelajaran, baik formal maupun non formal sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sesuai dengan UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Dalam LPKA ini terdapat jenjang pendidikan SD sampai SMA/K dan pendidikan ketrampilan diluar pendidikan formalnya. Sehingga pelaku kejahatan kekerasan pelajar ini, selain menjalankan masa hukumannya mereka juga belajar untuk mempersiapkan masa depannya.


Hal ini merupakan jalan tengah yang cukup ampuh untuk ditempuh. Sebab kadang mereka yang sudah dikeluarkan dari sekolah akan sulit untuk mendapatkan sekolah baru, karena sudah di cap sebagai pelaku. Selain itu, mereka juga berpotensi mengulangi kejahatannya. Bahkan alasan masa depan anak terkadang mengundang resiko besar untuk bertambahnya pelaku dan korban baru.


LPKA tidak selamanya menyeramkan, hal ini tentunya konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan pelajar. Sebagai contoh di LPKA kelas 1A Tanggerang, mereka bekali pendidikan formal dan non formal. Selain itu mereka juga diajarkan keterampilan, mulai dari otomotif, mencukur, menjahit, seni pertanian bahkan perikanan. Aktivitas yang terpantau selama 24 jam membuat penghuni lapas juga akan sedikit demi sedikit merubah perilakunya.  Selain itu LPKA kelas 1 Palembang juga dinilai maju dan bagus. Menurut duta besar Denmark yang waktu itu berkunjung ke LPKA tersebut mengaku, LPKA Palembang memiliki pemikiran maju dan inovatif. Dalam LPKA tersebut menerapkan hukum restoratif dimana sangat penting bagi pemuda untuk memperbaiki dan mencegah konflik dan kebencian dalam masyarakat. Dalam LPKA juga terdapat kegiatan keagamaan yang bagus, sehingga warga LPKA juga mendapat perbaikan spiritual yang baik.

Namun, keberadaan LPKA masih dipandang sebelah mata. Hal ini terbukti dengan masih kurangnya jumlah LPKA di Indonesia, selain itu fasilitas yang terdapat dalam LPKA juga masih kurang. Pengajar dari di LPKA juga masih banyak yang belum menyadang gelar profesional, terlebih banyak dari mereka yang seharusnya menjadi petugas kemenkumham namun mendapat tugas tambahan menjadi pengajar di LPKA. Serta masih banyak masalah lain mengenai lembaga tersebut. Hal ini menjadi tugas semua pihak, dimana semua ini ditujukan hanya untuk membentuk masa depan generasi muda yang lebih baik.